Penguasaan Bahasa Inggris dan Performa Ekonomi

Ada teaser menarik dari panitia Blogging Competition, British Council Indonesia (BCI). BCI berpendapat bahwa penguasaan bahasa Inggris yang baik akan ikut berperan dalam memperkuat ekonomi Indonesia.

Benarkah demikian?

Well, seperti hal-hal yang baik lainnya (misal penguasaan tekhnologi, akses kesehatan yang bagus, institusi perekonomian yang kuat dlsb) penguasaan bahasa Inggris tentu saja bisa berkontribusi dalam penguatan ekonomi suatu bangsa. Namun di dunia dimana sumber daya selalu terbatas, dan kita dihadapkan dalam pilihan – pilihan perbaikan, menggenjot penguasaan bahasa Inggris adalah prioritas yang tidak terlalu utama dibandingkan dengan penyelesaian banyak masalah perekonomian lainnya. Penegakan dan kepastian hukum serta pemberantasan korupsi misalnya, harus berada di urutan pertama prioritas pemerintah. Dua hal tersebut hampir dipastikan akan memberikan dampak penguatan perekonomian yang lebih besar dibading dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik.

Mengapa saya berpendapat demikian?

Pendek penjelasannya: pengalaman pribadi. Tiga tahun lalu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Norwegia untuk melanjutkan studi Strata-2 (Master Program). Saya mendapatkan beasiswa Quota, yang bersama jenis beasiswa pemerintah Norway yang lain, NORAD, khusus diberikan kepada applicant dari negara-negara berkembang. Jikalau tidak salah ingat, ada satu orang lagi penerima beasiswa Quota bernama Ruth Nittah Mgwede dari Malawi. Di lain pihak, (seingat saya) ada 9 penerima beasiswa NORAD, 3 dari Uganda, 2 dari Ethiopia, dan masing-masing seorang dari Vietnam, Zimbabwe, Malawi, dan Bangladesh. Satu penerima beasiswa khusus karena bencana tsunami diberikan ke kawan saya dari Sri Lanka.

Satu yang saya iri dari beberapa teman sekelas waktu itu adalah kemampuan bahasa Inggris mereka. Mereka dari Uganda, Zimbabwe dan Malawi tentu saja fasih berbahasa Inggris karena mengadopsi Inggris sebagai bahasa resmi (official language). Sri Lanka dan Ethiopia di lain pihak mewajibkan penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi di level perguruan tinggi. Sementara itu, Bangladesh tercatat mempunyai 3,5 juta pengguna (pembicara) bahasa Inggris.

Dan, ini yang menarik, tidak sulit mencari persamaan negara – negara yang sebut di atas: semua adalah negara berkembang jikalau tidak bisa dikatakan miskin. Tiga pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, Zimbabwe, Uganda dan Malawi terpuruk di urutan 178, 163 dan 168 berdasarkan pencapaian pendapatan per kapita setelah disesuaikan dengan purchasing power parity. Bandingkan misalnya dengan negara – negara yang mempunyai bahasa resmi non Inggris seperti Bangladesh (urutan 153), Sri Lanka[1] (114), Vitenam (129), dan Indonesia (120). Hubungan penggunaan Bahasa Inggris dan performa ekonomi ini ternyata juga tidak banyak berubah meski kita memperbesar sampel penelitian. Wikipedia menyebut bahasa Inggris termasuk bahasa yang banyak dipergunakan di Afrika. Di saat yang sama, kita juga menyaksikan bahwa negara – negara Afrika relatif kurang ketika kita menilik performa ekonomi mereka[2].

Menutup tulisan ini, saya teringat jargon populer di ilmu ekonomi pembangunan: necessary but not sufficient, terutama ketika kita membandingkan pilihan - pilihan kebijakan ekonomi. Mungkin seperti itulah kita harus meletakkan pentingnya penguasaan bahasa Inggris dalam kaitannya dengan performa ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia: penting, tapi tidak cukup itu saja. Kekuatan institusi, kebijakan ekonomi, atau kemampuan mengelola konflik dalam negeri, jauh lebih penting dalam menetukan performa ekonomi suatu negara daripada penguasaan bahasa Inggris penduduknya.

---

[1] Wikipedia menyebut Inggris termasuk bahasa resmi Sri Lanka selain Shinhala dan Tamil.

[2] Seperti sebelumnya, “performa ekonomi “ diukur dari pendapatan per kapita negara ybs.