Subsidi BBM dan Bayang – Bayang Kelaparan
(published version by Jurnal Nasional, May, 10, 2008 has some minor changes)
Alief Aulia Rezza*
Mahasiswa PhD di Departemen Ekonomi, Norwegian School of Economics and Business Administration.
Dunia sedang siaga satu. Meroketnya harga minyak dunia ternyata dibarengi oleh kenaikan tajam harga – harga bahan pangan. Bank Dunia meramalkan bahwa tidak kurang dari 100 juta jiwa akan jatuh miskin jika krisis pangan tidak segera di atasi. Peter Timmer dari Center for Global Development pun segendang sepenarian. Menurutnya, krisis pangan membuat tidak kurang dari 10 juta jiwa sekarang berada dalam ancaman kematian dini (premature death).
Mungkinkah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan pangan yang terjadi di Indonesia akhir – akhir ini berhubungan? Mencoba menjawab pertanyaan tersebut, saya teringat wejangan ekonom Perancis bernama Frederic Bastiat (1801-1850). Ada satu pembeda penting antara para pengambil kebijakan yang buruk dan pengambil kebijakan yang cerdik, demikian Bastiat jauh hari mengingatkan kita. Mereka yang buruk kerap membatasi diri, membuat kebijakan hanya berdasar pada akibat yang terlihat (seen effect), sementara mereka yang cerdik mempertimbangkan akibat yang terlihat dan secara bersamaan memperkirakan akibat yang tak terlihat (unseen effect).
Bastiat memberi contoh. Ketika kita berjumpa pemilik jendela dengan kaca yang pecah, orang sering melipur, “Ah, apa kerja tukang kaca jikalau tidak pernah ada kaca yang pecah”. Panggil tukang kaca, beri dia upah dan masalah akan selesai. Itu adalah akibat yang terlihat. Namun pendapat yang menyebut bahwa beramai – ramai memecah kaca jendela adalah baik untuk mendorong industri kaca bertumbuh adalah salah kaprah. Mengapa? Karena setiap rupiah yang kita bayarkan kepada tukang kaca tidak lagi bisa dibelanjakan untuk, misalnya, mengganti sepatu yang usang, atau membeli buku baru. Ini adalah efek yang tak terlihat. Di titik ini, jikalau keduanya dijumlahkan, jelas bahwa pecah atau tidaknya kaca jendela sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perekonomian. Keuntungan para tukang kaca harus dibayar dengan tetap menganggurnya tukang sepatu atau tidak terjualnya satu buku baru.
Mengganti contoh yang diberikan Bastiat sedemikian rupa, kaca jendela untuk subsidi BBM, dan tukang sepatu untuk sektor pertanian, hubungan antara keduanya samar – samar mulai terlihat. Bagaimana keduanya mungkin berhubungan?
Subsidi, Harga yang Rusak dan Distorsi
Mahal dan murahnya harga suatu barang tidaklah terjadi secara acak. Ia terbentuk berdasar interaksi permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Tingginya permintaan suatu barang yang tidak diimbangi dengan ketersediaan memadai akan mendorong barang secara relatif menjadi lebih langka. Kelangkaan (scarcity) ini kemudian mendorong naik harga barang menjadi relatif lebih mahal. Begitu pula sebaliknya. Kemelimpahan barang yang hanya diikuti dengan permintaan rendah akan menghasilkan harga barang yang relatif murah.
Harga bertindak laiknya cermin. Ia merefleksikan ketersediaan suatu barang di pasar. Dalam kasus barang sejenis dan kondisi lain yang identik (cateris paribus), harga bertindak seperti detektor. Ia mengirimkan sinyal kepada kita bahwa jeruk yang lebih murah kemungkinan akan lebih masam dibanding jeruk yang lebih mahal. Maka menyalahkan harga ketika ia terlalu tinggi adalah tak berbeda dengan peribahasa “buruk muka cermin dibelah”. Di lain pihak, tindakan memanipulasi harga dengan subsidi tak ubahnya seperti memburamkan cermin atau merusak detektor. Keduanya sama sekali tak mengubah fakta sesungguhnya tentang ketersediaan dan kualitas barang yang sebenarnya ada di pasar.
Harga yang rusak bertindak laiknya cermin yang buram dan detektor yang rusak. Ia akan sangat membingungkan. Kita tidak lagi bisa menduga mana jeruk yang masam dan mana yang manis. Kita juga sulit memperkirakan ketersediaan barang tersebut di pasar. Yang paling celaka, harga yang rusak mendistorsi preferensi dan kelakuan kita. Mengapa harus berhemat listrik, misalnya, ketika tarif listrik masih relatif murah (karena subsidi)? Atau, kenapa harus repot naik kendaraan umum ketika harga BBM yang murah (karena subsidi) memungkinkan kita untuk tetap berkendara motor atau mobil pribadi? Efek distorsi pun bisa jadi bertambah panjang. Inisiatif untuk membangun jaringan transportasi publik terpadu menjadi datang terlambat karena pemerintah (kota Jakarta contohnya) keliru membaca masalah dan akhirnya salah dalam mengambil keputusan: mengapa harus membangun toh masyarakat mampu menyediakan sendiri sarana transportasi pribadi. Alih – alih menyelesaikan masalah, diagnosa dan pengambilan keputusan berdasar fakta terditorsi mengakibatkan distorsi bertambah parah dan kebijakan publik makin tak terarah. Uraian ini menjelaskan anomali yang terjadi di republik ini dimana meroketnya harga minyak dunia justru dibarengi dengan makin tingginya permintaan akan mobil dan kendaraan bermotor pribadi.
Subsidi BBM dan Sektor Pertanian
Anggaran belanja negara adalah elemen penting sebuah perekonomian. Itulah mengapa pidato presiden tentang rancangan APBN tiap tahun selalu dinantikan para pelaku pasar. Sayangnya, derajat kepentingan yang tinggi ini sering tidak diimbangi dengan kehati-hatian perencanaannya. Sebagaimana diungkapkan Bastiat, pengambil kebijakan publik mudah terjebak untuk hanya mempertimbangkan efek yang terlihat. Kebijakan jenis ini walaupun biasanya sangat populer (sehingga dinamakan kebijakan populis), sering kali hanya memberikan dampak semenjana, kalau tidak bisa dikatakan sia – sia, pada perekonomian.
Sejak terjadinya krisis di medio akhir 1990-an, kemampuan APBN untuk menstimulus perekonomian terus berkurang. Anggaran belanja pemerintah tiap tahunnya sesak didominasi oleh pengeluaran rutin non produktif seperti pembayaran hutang dan pemberian subsidi. Investasi baru yang diwakili oleh belanja modal hanya mendapat ruang relatif kecil. Dana yang minim ini pun lagi harus dibagi ke tiap puluhan departemen pemerintah dan sektor – sektor lain yang membutuhkan. Bisa dibayangkan betapa kecil investasi yang dilakukan pemerintah tiap tahunnya dan betapa sulit untuk berharap muncul hasil investasi yang signifikan dengan model alokasi seperti ini.
Spesifik untuk sektor pertanian, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan produksi beras sejak awal 1990-an. Titik balik penting adalah tahun 1995 dimana pemerintah tidak mampu lagi berswasembada. Tercatat tidak kurang dari 3 juta ton beras didatangkan dari luar negeri di tahun itu. Krisis ekonomi di akhir 1990-an memperparah kondisi sektor pertanian. Pertumbuhan produksi yang “hanya” 0.68% per tahun lebih banyak dikontribusikan oleh pengembangan lahan daripada tersedianya tekhnologi baru (Malian, Mardianto, Ariani 2004). Perhitungan kasar menunjukkan bahwa dibutuhkan hampir sepertiga dari seluruh APBN pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan performa irigasi sektor pertanian setingkat produktivitas akhir 1980-an. Statistik juga mencatat tidak kurang dari 40% jalan di pedesaan berada pada kategori rusak atau rusak berat. Tidak heran produksi beras menjadi berbiaya tinggi, kurang menguntungkan dan hampir – hampir tidak menarik lagi.
Secara keseluruhan dalam APBN 2008, Departemen Pertanian hanya memperoleh dana sekitar 9 triliun untuk kemudian diturunkan menjadi 7,8 triliun dalam RAPBN-P 2008. APBN 2008 juga mencatat pemerintah menganggarkan “hanya” Rp. 7.5 trilliun untuk subsidi pupuk dan Rp 725 miliar untuk subsidi benih. Angka di atas amat jauh dari alokasi subsidi BBM yang berada di kisaran 45.8 triliun untuk APBN 2008 sebelum akhirnya direvisi kembali di RAPBN-P 2008 menjadi 106,2 triliun. Nyata sekali bahwa dominasi subsidi BBM bukan hanya membuat APBN rentan goncangan eksternal, ia juga berkontribusi dalam ketidakmampuan kita untuk membenahi sektor pertanian.
Tidak Ada Kenikmatan Cuma Cuma
Apa yang terjadi di Indonesia sedikit banyak mirip dengan peringatan Bastiat. Puluhan (untuk kemudian ratusan) triliun rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk subsidi BBM tidak mampu lagi didayagunakan untuk banyak kepentingan lain. Sektor pertanian adalah satu contoh efek yang sebelumnya tak terlihat. Sektor kesehatan, sektor pendidikan dan bahkan mungkin sektor pertahanan adalah sedikit di antara kandidat – kandidat efek tak terlihat lainnya.
Sudahlah terjerembah, tangga pun jatuh menimpa. Subsidi BBM tidak hanya melahirkan pola pikir distortif dan boros energi, ia juga menyebabkan selisih harga BBM domestik dan internasional menjadi semakin lebar. Ini adalah peluang emas bagi kegiatan kriminal dan arbitrasi. Ketika Presiden sibuk mengimbau masyarakat untuk hemat energi, korps kepolisian mengkhawatirkan sekitar 40% BBM bersubsidi diselewengkan penggunaanya dan bahkan diselundupkan ke luar negeri.
Bastiat dan cerita satire tentang kaca jendela sebenarnya mengingatkan kita pada banyak hal. Bastiat tentu tidak membenci tukang kaca, sebagaimana ia mungkin juga tidak anti terhadap subsidi. Alih – alih, ia mengajak kita untuk lebih berhati – hati terutama dalam mempertimbangkan kompleksitas efek tak terlihat dari subsidi.
Pelajaran lain dari cerita Bastiat adalah hampir tidak adanya kenikmatan yang datang dengan cuma cuma di dunia ini. Seperti kisah tukang kaca, tukang sepatu dan penjual buku, kemewahan yang kita nikmati dalam bentuk murahnya harga BBM ternyata harus dibayar mahal dengan banyak hal, salah satunya adalah dengan terseok – seoknya sektor pertanian dan bayang bayang kelaparan yang entah sampai kapan akan menghantui kita.
Labels: Jurnal Nasional, Pertanian, Subsidi BBM

