Subsidi BBM dan Bayang – Bayang Kelaparan

(published version by Jurnal Nasional, May, 10, 2008 has some minor changes)

Alief Aulia Rezza*
Mahasiswa PhD di Departemen Ekonomi, Norwegian School of Economics and Business Administration.

Dunia sedang siaga satu. Meroketnya harga minyak dunia ternyata dibarengi oleh kenaikan tajam harga – harga bahan pangan. Bank Dunia meramalkan bahwa tidak kurang dari 100 juta jiwa akan jatuh miskin jika krisis pangan tidak segera di atasi. Peter Timmer dari Center for Global Development pun segendang sepenarian. Menurutnya, krisis pangan membuat tidak kurang dari 10 juta jiwa sekarang berada dalam ancaman kematian dini (premature death).

Mungkinkah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan pangan yang terjadi di Indonesia akhir – akhir ini berhubungan? Mencoba menjawab pertanyaan tersebut, saya teringat wejangan ekonom Perancis bernama Frederic Bastiat (1801-1850). Ada satu pembeda penting antara para pengambil kebijakan yang buruk dan pengambil kebijakan yang cerdik, demikian Bastiat jauh hari mengingatkan kita. Mereka yang buruk kerap membatasi diri, membuat kebijakan hanya berdasar pada akibat yang terlihat (seen effect), sementara mereka yang cerdik mempertimbangkan akibat yang terlihat dan secara bersamaan memperkirakan akibat yang tak terlihat (unseen effect).

Bastiat memberi contoh. Ketika kita berjumpa pemilik jendela dengan kaca yang pecah, orang sering melipur, “Ah, apa kerja tukang kaca jikalau tidak pernah ada kaca yang pecah”. Panggil tukang kaca, beri dia upah dan masalah akan selesai. Itu adalah akibat yang terlihat. Namun pendapat yang menyebut bahwa beramai – ramai memecah kaca jendela adalah baik untuk mendorong industri kaca bertumbuh adalah salah kaprah. Mengapa? Karena setiap rupiah yang kita bayarkan kepada tukang kaca tidak lagi bisa dibelanjakan untuk, misalnya, mengganti sepatu yang usang, atau membeli buku baru. Ini adalah efek yang tak terlihat. Di titik ini, jikalau keduanya dijumlahkan, jelas bahwa pecah atau tidaknya kaca jendela sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perekonomian. Keuntungan para tukang kaca harus dibayar dengan tetap menganggurnya tukang sepatu atau tidak terjualnya satu buku baru.

Mengganti contoh yang diberikan Bastiat sedemikian rupa, kaca jendela untuk subsidi BBM, dan tukang sepatu untuk sektor pertanian, hubungan antara keduanya samar – samar mulai terlihat. Bagaimana keduanya mungkin berhubungan?

Subsidi, Harga yang Rusak dan Distorsi

Mahal dan murahnya harga suatu barang tidaklah terjadi secara acak. Ia terbentuk berdasar interaksi permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Tingginya permintaan suatu barang yang tidak diimbangi dengan ketersediaan memadai akan mendorong barang secara relatif menjadi lebih langka. Kelangkaan (scarcity) ini kemudian mendorong naik harga barang menjadi relatif lebih mahal. Begitu pula sebaliknya. Kemelimpahan barang yang hanya diikuti dengan permintaan rendah akan menghasilkan harga barang yang relatif murah.

Harga bertindak laiknya cermin. Ia merefleksikan ketersediaan suatu barang di pasar. Dalam kasus barang sejenis dan kondisi lain yang identik (cateris paribus), harga bertindak seperti detektor. Ia mengirimkan sinyal kepada kita bahwa jeruk yang lebih murah kemungkinan akan lebih masam dibanding jeruk yang lebih mahal. Maka menyalahkan harga ketika ia terlalu tinggi adalah tak berbeda dengan peribahasa “buruk muka cermin dibelah”. Di lain pihak, tindakan memanipulasi harga dengan subsidi tak ubahnya seperti memburamkan cermin atau merusak detektor. Keduanya sama sekali tak mengubah fakta sesungguhnya tentang ketersediaan dan kualitas barang yang sebenarnya ada di pasar.

Harga yang rusak bertindak laiknya cermin yang buram dan detektor yang rusak. Ia akan sangat membingungkan. Kita tidak lagi bisa menduga mana jeruk yang masam dan mana yang manis. Kita juga sulit memperkirakan ketersediaan barang tersebut di pasar. Yang paling celaka, harga yang rusak mendistorsi preferensi dan kelakuan kita. Mengapa harus berhemat listrik, misalnya, ketika tarif listrik masih relatif murah (karena subsidi)? Atau, kenapa harus repot naik kendaraan umum ketika harga BBM yang murah (karena subsidi) memungkinkan kita untuk tetap berkendara motor atau mobil pribadi? Efek distorsi pun bisa jadi bertambah panjang. Inisiatif untuk membangun jaringan transportasi publik terpadu menjadi datang terlambat karena pemerintah (kota Jakarta contohnya) keliru membaca masalah dan akhirnya salah dalam mengambil keputusan: mengapa harus membangun toh masyarakat mampu menyediakan sendiri sarana transportasi pribadi. Alih – alih menyelesaikan masalah, diagnosa dan pengambilan keputusan berdasar fakta terditorsi mengakibatkan distorsi bertambah parah dan kebijakan publik makin tak terarah. Uraian ini menjelaskan anomali yang terjadi di republik ini dimana meroketnya harga minyak dunia justru dibarengi dengan makin tingginya permintaan akan mobil dan kendaraan bermotor pribadi.

Subsidi BBM dan Sektor Pertanian

Anggaran belanja negara adalah elemen penting sebuah perekonomian. Itulah mengapa pidato presiden tentang rancangan APBN tiap tahun selalu dinantikan para pelaku pasar. Sayangnya, derajat kepentingan yang tinggi ini sering tidak diimbangi dengan kehati-hatian perencanaannya. Sebagaimana diungkapkan Bastiat, pengambil kebijakan publik mudah terjebak untuk hanya mempertimbangkan efek yang terlihat. Kebijakan jenis ini walaupun biasanya sangat populer (sehingga dinamakan kebijakan populis), sering kali hanya memberikan dampak semenjana, kalau tidak bisa dikatakan sia – sia, pada perekonomian.

Sejak terjadinya krisis di medio akhir 1990-an, kemampuan APBN untuk menstimulus perekonomian terus berkurang. Anggaran belanja pemerintah tiap tahunnya sesak didominasi oleh pengeluaran rutin non produktif seperti pembayaran hutang dan pemberian subsidi. Investasi baru yang diwakili oleh belanja modal hanya mendapat ruang relatif kecil. Dana yang minim ini pun lagi harus dibagi ke tiap puluhan departemen pemerintah dan sektor – sektor lain yang membutuhkan. Bisa dibayangkan betapa kecil investasi yang dilakukan pemerintah tiap tahunnya dan betapa sulit untuk berharap muncul hasil investasi yang signifikan dengan model alokasi seperti ini.

Spesifik untuk sektor pertanian, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan produksi beras sejak awal 1990-an. Titik balik penting adalah tahun 1995 dimana pemerintah tidak mampu lagi berswasembada. Tercatat tidak kurang dari 3 juta ton beras didatangkan dari luar negeri di tahun itu. Krisis ekonomi di akhir 1990-an memperparah kondisi sektor pertanian. Pertumbuhan produksi yang “hanya” 0.68% per tahun lebih banyak dikontribusikan oleh pengembangan lahan daripada tersedianya tekhnologi baru (Malian, Mardianto, Ariani 2004). Perhitungan kasar menunjukkan bahwa dibutuhkan hampir sepertiga dari seluruh APBN pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan performa irigasi sektor pertanian setingkat produktivitas akhir 1980-an. Statistik juga mencatat tidak kurang dari 40% jalan di pedesaan berada pada kategori rusak atau rusak berat. Tidak heran produksi beras menjadi berbiaya tinggi, kurang menguntungkan dan hampir – hampir tidak menarik lagi.

Secara keseluruhan dalam APBN 2008, Departemen Pertanian hanya memperoleh dana sekitar 9 triliun untuk kemudian diturunkan menjadi 7,8 triliun dalam RAPBN-P 2008. APBN 2008 juga mencatat pemerintah menganggarkan “hanya” Rp. 7.5 trilliun untuk subsidi pupuk dan Rp 725 miliar untuk subsidi benih. Angka di atas amat jauh dari alokasi subsidi BBM yang berada di kisaran 45.8 triliun untuk APBN 2008 sebelum akhirnya direvisi kembali di RAPBN-P 2008 menjadi 106,2 triliun. Nyata sekali bahwa dominasi subsidi BBM bukan hanya membuat APBN rentan goncangan eksternal, ia juga berkontribusi dalam ketidakmampuan kita untuk membenahi sektor pertanian.

Tidak Ada Kenikmatan Cuma Cuma

Apa yang terjadi di Indonesia sedikit banyak mirip dengan peringatan Bastiat. Puluhan (untuk kemudian ratusan) triliun rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk subsidi BBM tidak mampu lagi didayagunakan untuk banyak kepentingan lain. Sektor pertanian adalah satu contoh efek yang sebelumnya tak terlihat. Sektor kesehatan, sektor pendidikan dan bahkan mungkin sektor pertahanan adalah sedikit di antara kandidat – kandidat efek tak terlihat lainnya.

Sudahlah terjerembah, tangga pun jatuh menimpa. Subsidi BBM tidak hanya melahirkan pola pikir distortif dan boros energi, ia juga menyebabkan selisih harga BBM domestik dan internasional menjadi semakin lebar. Ini adalah peluang emas bagi kegiatan kriminal dan arbitrasi. Ketika Presiden sibuk mengimbau masyarakat untuk hemat energi, korps kepolisian mengkhawatirkan sekitar 40% BBM bersubsidi diselewengkan penggunaanya dan bahkan diselundupkan ke luar negeri.

Bastiat dan cerita satire tentang kaca jendela sebenarnya mengingatkan kita pada banyak hal. Bastiat tentu tidak membenci tukang kaca, sebagaimana ia mungkin juga tidak anti terhadap subsidi. Alih – alih, ia mengajak kita untuk lebih berhati – hati terutama dalam mempertimbangkan kompleksitas efek tak terlihat dari subsidi.

Pelajaran lain dari cerita Bastiat adalah hampir tidak adanya kenikmatan yang datang dengan cuma cuma di dunia ini. Seperti kisah tukang kaca, tukang sepatu dan penjual buku, kemewahan yang kita nikmati dalam bentuk murahnya harga BBM ternyata harus dibayar mahal dengan banyak hal, salah satunya adalah dengan terseok – seoknya sektor pertanian dan bayang bayang kelaparan yang entah sampai kapan akan menghantui kita.

Gianluigi Buffon is in

Here it is Gigi's take on (government) intervention:

The last question concerns the “third half” everybody's talking about. The League officials appreciated Fiorentina's players' gesture at the end of the match against Inter Milan, when they applauded and greeted their opponents, and have decided that from January this will have to be applied by all teams:

“This is an important fair play signal – Gigi commented – even though perhaps I don't like the fact that this initiative needs to be officially enforced, instead of coming from the players themselves. On an educational level, I think it's more than right to do this, but I definitely prefer the way this “third half” was applied in Sunday's match in Florence, spontaneously, without anyone pushing or forcing anybody to do it”

My friend, Rizal, will definitely say that Gigi's is the member of laissez-faire club.

Bencana, Kemiskinan dan Pemerintah
Alief Aulia Rezza*
(the published version by Media Indonesia on 08-02-2007 has some minor changes)

“Kematian satu orang adalah tragedi, kematian jutaan orang adalah angka statistik”. Begitu Josef Stalin) pernah berkata. Hari – hari ini rakyat Indonesia mungkin akan seirama mengangguk ketika kutipan di atas dibacakan. Bencana beruntun membuat kita seakan terbiasa dengan musibah, tragedi, dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dengan segala hormat, terperosoknya KA Bengawan Solo yang menewaskan 5 jiwa mungkin tidak begitu tragis, terutama karena kita telah “dikondisikan” dengan hilangnya 112 orang di penerbangan Adam Air dan tenggelamnya KM Senopati dengan 628 penumpang di dalamnya.

Daftar musibah akan berderet panjang jika kita menengok ke belakang. Tsunami di Aceh dan Pangandaran, gempa di Yogya, tanah longsor dan banjir bandang di beberapa tempat, kecelakaan lalu lintas dan kereta api, penyakit menular mematikan seperti flu burung dan demam berdarah serta konflik bersenjata menjadi penghias surat kabar dan televisi kita selama beberapa tahun terakhir. Tentu, dengan korban jiwa tidak sedikit di tiap kejadiannya.

Begitu murahkah harga hidup manusia Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

Harga Hidup Kita dan Kemiskinan

Ilmu ekonomi percaya bahwa harga hidup anda ditentukan diri anda sendiri. Cara paling mudah mengukurnya adalah dengan bertanya langsung kepada diri anda (stated preference). Sayangnya, cara ini berpotensi menimbulkan bias karena anda mungkin akan melebih – lebihkan jawaban anda. Pendekatan lain adalah dengan mencermati langsung perilaku anda (revealed preference). Jika anda rela membeli helm ketika berkendara motor, anda menghargai diri anda lebih dibanding mereka yang tidak berhelm. Jika dinas lalu lintas mengatakan pemakaian helm mengurangi kemungkinan seseorang meninggal dalam kecelakaan sebanyak 1 per 10.000, dan anda membeli helm seharga Rp. 200.000,- untuk mengurangi kemungkinan kematian dalam kecelakaan, anda menghargai hidup anda sebesar Rp. 2 Milyar.

Dengan logika yang sama, pejabat pemerintah atau wakil rakyat yang memberikan izin operasi kapal feri tua serta pesawat renta tak laik pakai atau membiarkan pembalakan liar yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor demi beberapa milyar rupiah sesungguhnya telah menggadaikan nyawa rakyat Indonesia dengan murah sekali.

Penelitian menunjukkan penduduk negara miskin menghargai hidup mereka lebih rendah. Ini tidak mengherankan. Jika saya miskin, saya mempunyai uang lebih sedikit untuk dibelanjakan, termasuk untuk menghargai hidup saya sendiri. Ilustrasi ini menjelaskan fenomena kemiskinan di Indonesia sekaligus menerangkan mengapa tiap pagi ratusan orang duduk di atap kereta dengan resiko tersengat kabel listrik, ratusan lainnya tinggal di tepi rel dengan kemungkinan tersambar kereta lewat, membangun rumah dengan pondasi rentan terhadap gempa, atau berjubel berlayar menggunakan kapal tua serta terbang dengan maskapai berarmada renta, tentu saja, dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang lebih tinggi.

Kemiskinan dan Pemerintah

Kemiskinan negara dan keterbatasan anggaran bukanlah dalih yang tepat bagi pemerintah untuk pasrah terhadap rentetan bencana dan alpa terhadap kewajiban melindungi rakyat. Dalam The End of Laissez-Faire (1926), Keynes) menyebut tugas terpenting pemerintah bukanlah mengerjakan sesuatu yang telah dikerjakan oleh individu, melainkan mengerjakan sesuatu yang sama sekali belum pernah dikerjakan oleh individu. Ide ini kemudian dijelaskan lebih rinci oleh pemikiran New Institutional Economics. Dalam mazhab ini, institusi (kelembagaan) berperan penting terutama dalam perekonomian berbiaya transaksi (transaction cost) tinggi serta informasi yang tidak sempurna (imperfect information). Rodrik (2000) menyebut lima jenis institusi pendukung kinerja pasar. Satu yang paling relevan dibicarakan disini adalah institusi pembuat kebijakan (regulator).

Meski bukan satu-satunya, pemerintah adalah salah satu institusi yang utama dalam perekonomian. Ketika pemerintah tidak mampu mengemban tugas untuk mengurangi biaya transaksi dalam perekonomian dengan baik – misalnya dengan menyediakan jalan raya, pelabuhan, bandara, dan rel kereta yang memadai – pemerintah dituntut untuk tidak mempersulit kinerja pasar dengan pungutan liar atau birokrasi yang berbelit.

Pemerintah juga tidak dituntut untuk menyediakan layanan publik yang bagus, jika memang anggaran terbatas menjadi kendala. Namun pemerintah, tidak bisa tidak, dituntut untuk menjadi regulator yang baik. Rodrik (2000) menyebut bahwa persaingan yang makin bebas di perekonomian harus diimbangi dengan institusi yang kuat, regulasi yang berkualitas dan penegakan hukum yang tegas. Kasus industri penerbangan dan perhubungan di Indonesia layak dihubungkan dengan peringatan Rodrik ini. Begitu pula dengan peraturan pemilihan lahan tempat tinggal, pembalakan liar, dan banyak lagi lainnya.

Akhirnya, menyebut kejadian belakangan ini sebagai bencana atau musibah mungkin terlalu eufimistik. Situs WALHI menyebut banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan akhir – akhir ini sebagai “bencana terencana”. Andre Vltchek, jurnalis dan novelis, menyebut korupsi sebagai akar kelambanan pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan. Bencana yang terjadi justru dimanfaatkan oleh oknum pemerintah untuk memetik keuntungan dan, lagi – lagi, melakukan korupsi. Ketika “pencurian” ini harus dibayar dengan ratusan ribu nyawa, musibah dan bencana alam kiranya bukan lagi terminologi yang tepat untuk digunakan. Seperti kata dia “Itu semua adalah pembunuhan massal”.

Andre Vltchek mungkin terlalu sinis kepada pemerintah, namun bahkan saya tak hendak untuk berbeda pendapat dengannya.

Alief Aulia Rezza, mahasiswa Master, program Development and Resource Economics di Norwegian University of Life Sciences.

It is PERTAMINA time

KORAN TEMPO - Metropolitan, Jum'at 05 Mei 2006

Some Quotations:
"Bersaing dengan Shell, Pertamina Banting Harga"

"Juru bicara Pertamina, Muhammad Harun, membenarkan adanya kebijakan banting harga itu. Menurut dia, kebijakan banting harga itu dilakukan untuk bersaing dengan kompetitor yang ada. Namun, kebijakan itu hanya untuk lima pompa bensin yang ada di Jakarta dan Tangerang. "Daerah lain tidak, hanya yang berdekatan dengan kompetitor," ujarnya".

"Dengan adanya kebijakan banting harga itu, kata dia, masyarakat akan diberi kebebasan memilih. "Yang penting masyarakat diuntungkan," katanya".

Telkom, take a line please!

Sekali Lagi Tentang Globalisasi
(Rubrik Opini Koran Tempo, Senin, 24 April 2006)
-Another online edition on here-
Alief Aulia Rezza*
-

“May all the nations soon throw down the barriers which separate them”. Demikian Frederic Bastiat, ekonom Perancis, menulis di salah satu koran di tahun 1846. Ide yang sama tentang globalisasi -- dunia tanpa batas -- didengungkan kembali oleh John Lennon lebih dari satu abad kemudian lewat lirik “imagine there’s no countries” dalam lagu berjudul “Imagine”.

Globalisasi, teori perdagangan internasional dan keuntungan bagi pelakunya sudah jamak kita dengar. Meningkatnya standar hidup penduduk dunia dan ratusan juta orang yang keluar dari garis kemiskinan sebagai hasil dari bergabungnya mereka ke perekonomian global adalah bukti nyata. World Bank menunjuk Cina, India, Vietnam dan Bangladesh sebagai contoh ”new globalizers” yang mampu mengentas tak kurang 120 juta penduduknya dari garis kemiskinan selama periode 1990-an.

Sungguhpun demikian, gerakan anti globalisasi tetap ada dimana – mana. Negara berkembang, termasuk Indonesia, memilih untuk tidak membuka pintu perdagangan terlalu lebar, memproteksi diri, dengan argumen melindungi industri dalam negeri yang terancam gulung tikar karena guyuran produk asing yang jauh lebih murah. Di lain pihak, negara maju mengkhawatirkan keputusan perusahaan – perusahaan besar untuk berinvestasi di luar negeri akan berdampak pada berkurangnya penanaman modal domestik mereka. Untuk itu semua dan alasan – alasan lainnya, globalisasi harus dihentikan. Begitukah seharusnya?

Salah Kaprah Tentang Globalisasi

Ekonom sering tidak sepakat untuk banyak hal. Namun untuk globalisasi, hampir semua ekonom menyambut globalisasi dengan positif. Tulisan pemenang nobel, Paul Samuelson, yang kerap diposisikan sebagai pendukung anti globalisasi sesungguhnya sama sekali tidak menentang konsepsi keunggulan komparatif David Ricardo, bahwa dua negara akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi jika masing – masing berdagang produk dimana mereka paling efisen dalam berproduksi. Salah kaprah yang sama terjadi dalam menyikapi buku pemenang nobel lain, Joseph Stiglitz. Dalam “Globalization and Its Discontent”, Stiglitz mengkritik peran lembaga global, terutama IMF, yang terlalu menyamakan resep pemulihan ekonomi ke tiap negara tertimpa krisis tanpa mempertimbangkan faktor keunikan domestik negara tersebut. Stiglitz dan Samuelson tidak menolak perdagangan bebas. Mereka yang kontra globalisasi melupakan satu hal: kedua ekonom tersebut bersuara lantang menentang proteksi.

Salah kaprah juga muncul ketika kebijakan proteksi terhadap perdagangan internasional dilakukan atas nama hal – hal yang tidak relevan. Kaum kontra globalisasi menyebut perdagangan internasional mengeksploitasi anak – anak dibawah umur untuk bekerja dengan upah murah. Ketika Amerika dengan alasan child labour memberikan sanksi perdagangan terhadap Bangladesh di medio 1990-an, banyak pabrik harus gulung tikar. Anak – anak yang kehilangan pekerjaan bertebaran di jalan, bekerja lebih tak manusiawi lagi, dan sebagian dari mereka harus terdampar di kompleks pelacuran. Pesannya jelas: pertama, negara maju dapat mengatasi masalah child labour dengan, misalnya, pembangunan sekolah dan panti asuhan. Kedua, menutup jalur perdagangan internasional adalah sia – sia dan berakibat fatal.

Globalisasi dan Indonesia

Proteksi kerap muncul dengan dalih infant industry. Diyakini bahwa industri yang diproteksi hanya butuh waktu untuk tumbuh besar dan mampu bersaing dengan industri sejenis di pasar global. Tentu ini bukan argumen yang salah. Namun memukulratakan dalih ini ke semua industri yang kalah bersaing lagi – lagi adalah salah kaprah. Pabrik yang gulung tikar mungkin menyebabkan pengangguran baru. Proteksi yang salah sebaliknya malah menjerembabkan negara lebih dalam untuk beberapa alasan. Pertama, konsumen dirugikan karena mempunyai lebih sedikit pilihan barang untuk dikonsumsi. Kedua, konsumen harus membayar lebih mahal untuk jenis barang yang sama. Ketiga, dan yang terpenting, kita kehilangan kesempatan mengaplikasikan keunikan skill bangsa kita untuk berproduksi di tempat yang paling efisien. Kita terlena oleh iklim non kompetitif yang membuat kita tidak paham karena apa kita menjadi kalah bersaing. Benarkah karena pungutan liar dan korupsi? Benarkah karena produktifitas buruh kita yang rendah? Bagaimana kondisi infrastruktur industri kita? Sudahkah pemerintah punya kebijakan yang kondusif untuk mendukung sektor industri? Sudahkah perbankan sebagai lembaga intermediasi berfungsi dengan baik? Proteksi yang salah membuat penyelesaian masalah – masalah tersebut harus tertunda lagi karena kita tidak punya insentif untuk berbenah, terhalang untuk berkompetisi, dan akhirnya makin erat terjerat krisis. Alih – alih memperbaiki diri, kita berteriak menyalahkan globalisasi.

Selanjutnya harus disadari bahwa mencebur ke globalisasi dan membiarkan pasar bebas menentukan nasib kita adalah kekeliruan. Pasar tidak selalu tampil dengan kesempurnaan. Kegagalan pasar haruslah diimbangi dengan keberadaan institusi pemerintah yang kuat. Turun lima tingkat dalam Global Competitiveness Report 2004-2005, yang sering dirujuk investor asing dalam menanamkan modal, adalah salah satu sinyal bahwa masih banyak PR yang belum dikerjakan oleh pemerintah.

Akhirnya, globalisasi menyajikan peluang dan ancaman secara bersamaan. Ketika berpartisipasi dalam globalisasi dan bangkit dari krisis bisa saling mengisi, yang diperlukan kemudian adalah kecerdikan dalam merealisasikan peluang serta bersiap terhadap ancaman yang datang. Mengutip John Lennon lagi: “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”. Sulit pastinya, tapi jelas bukan mustahil.

Alief Aulia Rezza, Mahasiswa Master, program Development and Resource Economics di Norwegian Univesity of Life Sciences.

Tragedy of The Commons: Downloading Movie
(cross posted on kaFE Depok)
-
Salah satu hal yang paling kami (Norway's Folks, saya+kak dewa) banggakan di student housing NULS adalah fasilitas internet 24 jam, 7 hari seminggu, 10 Mbps di kamar masing-masing. Semua jadi indah karena hampir semua bisa kita dapatkan di dunia maya ini. Dari mengunduh jurnal - jurnal yang dilanggan oleh kampus, sampai dengan tindakan - tindakan ilegal khas negara berkembang, mengunduh lagu, majalah dalam format pdf dan yang paling menyenangkan FILM baru. Pernah suatu masa kak Dewa dengan bangga bercerita, di kala Star Wars paling baru belum tayang perdana, dia sudah asyiknya menonton hasil mengunduh di internet. Saya rasakan kegembiraan itu juga akhirnya disini, semua film baru, sebut apa saja, mulai Harry Potter-Goblet of Fire, The Chronicles of Narnia, sampai terakhir Munich, kami tonton dengan kualitas DVD dengan cara yang sama.
-
Tentu, kami bayar sewa bulanan flat yang termasuk di dalamnya fasilitas internet tanpa batas ini. Dan sebagai orang timur yang suka berbagi kebahagiaan, kadang kala saya membagi informasi cara mengunduh ini kepada teman - teman flat satu gedung. Saya mengira informasi ini layak dibagi karena dia adalah public goods. Suatu kebodohan, karena saya baru menyadari bahwa informasi ini berada di posisi common goods.
-
Ekonom mengelompokkan barang berdasarkan sifat rivalry dan excludability (mungkin ada yang bisa menemukan padanan kata yang tepat di bahasa Indonesia?). Jika ia secara bersamaan rivalry dan excludability, ia adalah private goods. Jika ia bersamaan non rivalry dan non excludability dia jadi public goods (contoh:TNI, Polisi). Yang sumir diantaranya sedikit rumit: rivalry saja tapi non excludable disebut common goods (contoh: SDA), dan excludability saja-non rivalry disebut club goods (contoh: klub). Awam, seringkali club goods dan common goods dimasukkan ke dalam public goods.
-
Kembali ke cerita, informasi tentang film gratis ini mengundang banyak orang untuk ikut bergabung dan memaksimalkan konsumsi. Beban jaringan gedung makin lama makin besar, dan bulan ini jaringan harus putus beberapa kali karena overload. Ekonom percaya there is no free lunch, sesuatu yang nyaris gratis ternyata harus dibayar dalam bentuk lain, dalam hal ini jaringan yang putus dan, untuk saya pribadi, kesal luar biasa karena saya berasa jadi ekonom paling bodoh sedunia.
-
Namun pengalaman saya adalah hal kecil dibanding tragedi kemanusiaan dalam Tragedy of Easter Island yang mengilhami paper terkenal Tragedy of the Commons. Keterbatasan sumber daya alam, populasi yang meningkat, dan kesalahan memposisikan sumber daya alam dalam perekonomian membuat penduduk satu pulau punah setelah sebelumnya terjadi kanibalisme untuk bertahan hidup.
-
Ah, saya baru sadar arti mimpi saya beberapa hari ini. Ada orang tak henti - hentinya mentertawakan saya. Mungkin dia Thomas Robert Malthus...

Welcoming New kaFE

-

It is a great honour for me. Some well-known and popular seniors of mine in Faculty of Economics University of Indonesia invited me to join as a contributor in this kaFE. It wont be merely about economics. That means, some fun stuffs also available there :) Welcome!